KPAI Daerah Kota Yogyakarta menerima orang tua peserta didik yang beraudiensi terkait dugaan kecurangan pelaksanaan PPDB Online SMA-SMK Tahun 2023 di Kota Yogyakarta.
KPAI Daerah Kota Yogyakarta melakukan audiensi ke UPTD PPA Kabupaten Bantul dalam rangka rujukan penanganan kasus anak.
KPAI Daerah Kota Yogyakarta mengadakan audiensi ke Kapolresta Yogyakarta dalam kerangka penguatan sinergitas jejaring perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Yogyakarta. Selain menyampaikan beragam kendala, hambatan, dan tantangan kekinian ...
KPAID dan Dinas P3AP2KB Kota Yogyakarta melakukan audiensi ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) Daerah Istimewa Yogyakarta membahas tentang Forum SPPA Terpadu Kota Yogyakarta dan pengembangan jejaring perlindungan saksi-korban ...
KPAID Kota Yogyakarta melakukan audiensi ke Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY terkait Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak ABH Kota Yogyakarta. Audiensi ini menjadi salah satu prioritas KPAID Kota Yogyakarta berkenaan ...
KPAID Kota Yogyakarta mengadakan audiensi ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta membahas tentang pemenuhan hak sipil anak pada kasus anak tanpa dokumen identitas anak yang kebetulan orang tuanya ...
KPAID Kota Yogyakarta bersama dengan Dinas P3AP2KB melakukan audiensi ke Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta membahas Rencana Pembentukan Forum SPPA Terpadu Kota Yogyakarta dalam rangka Perlindungan dan Pemenuhan Hak ABH Kota ...
KPAID Kota Yogyakarta melakukan Audiensi ke Pj. Walikota Yogyakarta membahas hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan implementasi kebijakan dan program perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Yogyakarta.
KPAID Kota Yogyakarta melakukan Audiensi ke Kapolresta Yogyakarta terkait isu-isu strategis permasalahan Anak Kota Yogyakarta, Penanganan ABH Kota Yogyakarta, dan Rencana Replikasi 7 Polsek Ramah Anak di Tahun 2022.
KPAID Kota Yogyakarta melakukan audiensi ke Wakil Walikota Yogyakarta membahas isu-isu strategis terkait problematika Anak Kota Yogyakarta, kebutuhan kebijakan perlindungan anak, dan upaya komprehensif pemenuhan hak-hak anak.
